Perang Tarif Trump: Tiongkok Dipaksa Manut?

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terus menunjukkan tekanan signifikan terhadap Tiongkok melalui serangkaian kebijakan tarif yang kontroversial. Di balik retorika perdagangan yang keras, muncul pertanyaan mendasar: apakah tujuan utama perang tarif ini semata-mata untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok, ataukah ada agenda yang lebih luas untuk memundurkan peradaban negara tersebut?

Sejumlah sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump mengungkapkan kepada CBS News bahwa para pejabat tinggi telah mendiskusikan pembentukan kelompok kerja khusus. Kelompok ini akan bertugas menangani potensi gangguan rantai pasok yang diakibatkan oleh tarif tinggi terhadap barang-barang Tiongkok. Pembentukan kelompok kerja ini menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi, terutama jika tidak ada terobosan dalam negosiasi dengan Beijing.

Kelompok kerja yang diusulkan ini akan melibatkan sejumlah tokoh kunci dalam pemerintahan Trump, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Stephen Miran, dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer. Keberadaan tokoh-tokoh ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintahan Trump dalam menangani dampak perang tarif.

Presiden Trump sendiri mengklaim bahwa Tiongkok telah menghubungi pihak AS untuk bernegosiasi. Namun, di balik klaim ini, banyak pengamat yang mempertanyakan apakah negosiasi tersebut akan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, ataukah hanya menjadi alat untuk menekan Tiongkok lebih lanjut.

Perang tarif ini mengingatkan pada sejarah kelam Indonesia saat krisis moneter (krismon) melanda. Saat itu, Indonesia dipaksa untuk membatalkan proyek-proyek strategis seperti Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), yang mengakibatkan kemunduran signifikan dalam industri dirgantara nasional. Kini, Indonesia kembali menghadapi tekanan untuk meninjau ulang sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang menimbulkan pertanyaan apakah Tiongkok akan dipaksa tunduk seperti Indonesia di masa lalu.

Sejumlah analis berpendapat bahwa tujuan perang tarif Trump melampaui sekadar masalah perdagangan. Mereka melihat adanya upaya untuk menghambat kemajuan teknologi Tiongkok, membatasi pengaruh globalnya, dan bahkan memundurkan peradaban negara tersebut.

Industri teknologi Tiongkok, yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadi target utama perang tarif. AS khawatir bahwa Tiongkok akan menjadi pemimpin global dalam teknologi-teknologi penting seperti kecerdasan buatan (AI), 5G, dan semikonduktor.

Selain itu, AS juga khawatir dengan meningkatnya pengaruh global Tiongkok, terutama melalui inisiatif "Belt and Road". AS melihat inisiatif ini sebagai upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya di seluruh dunia.

Beberapa pengamat bahkan berpendapat bahwa AS berusaha untuk memundurkan peradaban Tiongkok dengan menghambat kemajuan teknologi dan ekonominya. Mereka melihat adanya pola pikir "perang dingin" baru yang berusaha untuk menahan kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tujuan perang tarif Trump lebih bersifat pragmatis. Mereka percaya bahwa Trump hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi AS dan memaksa Tiongkok untuk mengubah praktik perdagangan yang tidak adil.

Terlepas dari tujuan sebenarnya, perang tarif ini telah menimbulkan ketegangan yang signifikan dalam hubungan AS-Tiongkok. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga oleh perekonomian global secara keseluruhan.

Banyak negara yang khawatir bahwa perang tarif ini akan memicu proteksionisme dan menghambat perdagangan bebas. Mereka menyerukan agar AS dan Tiongkok menyelesaikan perselisihan mereka melalui dialog dan negosiasi.

Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa perang tarif ini akan segera berakhir. Kedua negara tampaknya masih bersikeras dengan posisi mereka masing-masing.

Dampak jangka panjang dari perang tarif ini masih belum jelas. Namun, banyak yang khawatir bahwa perang tarif ini akan merusak hubungan AS-Tiongkok secara permanen dan menghambat kerja sama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan keamanan.

Selain itu, perang tarif ini juga berpotensi memicu perlambatan ekonomi global. Ketidakpastian dalam perdagangan internasional dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penting bagi AS dan Tiongkok untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan untuk mengakhiri perang tarif ini. Dampak dari perang tarif ini terlalu besar untuk diabaikan.

Dunia akan terus mengamati perkembangan situasi ini dengan cermat. Apakah perang tarif ini akan berujung pada kemunduran peradaban Tiongkok, ataukah kedua negara akan menemukan jalan keluar untuk bekerja sama? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa tahun mendatang.

Baca selanjutnya